Membentuk Tata Niaga Hasil Bumi Di Desa

Dengan judul artikel asli BUMDes Untuk Membentuk Tata Niaga Hasil Bumi Yang Adil Di Desa, Muhammad Kasuba, Bupati Halmahera Selatan,mencoba memberi sebuah gambaran real yang semestinya berlaku untuk Tata Niaga Hasil Bumi di pedesaan,agar menunjang salah satu ide orsinilnya,Pak Bupati mencetuskan dengan didirikanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai pelaksana mekanismenya.

Artikel judul diatas oleh Bupati Halmehera Selatan dituliskan sejak bulan Juni tahun lalu ,realisasi atas ide yang dituliskan pada blognya seharusnya telah dijalankan,namun ternyata belum ada tanda-tanda dimulai ,mungkin karena tidak ada tulisan atau info lanjutan pada blognya :),sebagai seorang Bupati yang juga merangkap sebagai Blogger, sepatutnya Bupati menuntaskan tulisan artikelnya tersebut,agar pembaca dan blogger lainnya tahu akan kelanjutan cerita ide yang menarik ini,tanpa harus datang ke Haselkan? (termasuk kami,HasilBumi Online)

Sungguh suatu ide yang sangat cemerlang,keterpihakan kepada petani sangat terasa diartikel tersebut,mau tahu ?simaklah tulisan sang Bupati dibawah ini;

Pembangunan ekonomi Halmahera Selatan adalah salah satu program pembangunan yang saya tetapkan sebagai program prioritas pemerintahan saya. Dan ketika bicara tentang ekonomi Halsel, sudah seharusnyalah dimulai dengan diskusi pembangunan ekonomi desa, karena Kabupaten Halmahera Selatan adalah kabupaten yang terdiri dari 249 desa yang 95%-nya adalah desa-desa pesisir tepi pantai. Dari statistik kita bisa melihat bahwa komponen terbesar Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Halsel berasal dari sektor pertanian yaitu sebesar 40,8% dari total Rp 439,618 milyar (sumber: BPS Maluku Utara tahun 2005).

Sektor pertanian dalam statistik BPS adalah gabungan dari sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan. Dari kelima sub-sektor tersebut kehutanan masih menjadi sumber PDRB terbesar bagi Halmahera Selatan, tetapi saya melihat bahwa sektor ini merupakan sektor yang membutuhkan kekuatan modal para pemainnya, dan bukanlah sektor yang berbasis masyarakat desa. Maka, sektor perkebunan kemudian menjadi sektor yang patut dikembangkan menjadi sektor unggulan Halsel karena masyarakat desa bisa berperan lebih aktif mengembangkannya.

Halsel memiliki potensi pengembangan perkebunan yang cukup besar karena sejak dulu banyak hasil-hasil perkebunan yang diperdagangkan di sini. Di pulau Makian kita mengenal adanya potensi kenari yang cukup besar, kemudian di seluruh pesisir pulau Halmahera bagian selatan, di pulau Bacan dan Mandioli kopra yang berasal dari kelapa menjadi salah satu item perdagangan masyarakat yang utama, dan di Modopolo ada cengkeh yang diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak setiap tahunnya.

Selain kenari, kopra dan cengkeh, ada juga coklat dan pala yang ditanam masyarakat Halsel hampir di seluruh wilayah Halmahera Selatan. Dari semua itu kopra merupakan hasil perkebunan terbesar di Halmahera Selatan dengan produksi kelapa sebanyak lebih dari 32.000 ton per tahunnya.

Pada saat ini harga hasil-hasil perkebunan tersebut meningkat cukup tinggi di pasaran. Kopra misalnya, saat ini diperdagangkan dengan harga antara Rp 8.300,- sampai Rp 8.600,- di Bitung, yang merupakan salah satu pasar kopra terbesar di Indonesia Timur. Tetapi apakah tingginya harga tersebut juga memberikan keuntungan yang lebih besar kepada petani kopra masih perlu dipelajari lebih lanjut,

karena sistem perdagangan kopra yang telah berjalan bertahun-tahun memberikan kesempatan kepada para penampung kopra di desa-desa untuk menangguk keuntungan yang cukup besar dengan menekan harga dari petani kopra. Hal itu terjadi karena petani kopra banyak berutang kepada para penampung kopra untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya dengan harga yang cukup tinggi sebelum mereka menjual hasil kopranya.

Dengan hubungan utang-piutang inilah maka penampung kopra memiliki kekuatan negosiasi dagang yang lebih kuat, bahkan sampai bisa mengontrak kebun kelapa petani dengan harga yang sangat murah, karena petani kopra harus mengembalikan utangnya kepada mereka. Karena itulah saya merasa bahwa harga kopra yang cukup tinggi saat ini belum dirasakan sepenuhnya oleh petani kopra. Demikian juga halnya dengan kenaikan harga hasil-hasil bumi lainnya.

Untuk mendobrak sistem perdagangan seperti itu saya merasakan perlu adanya terobosan untuk membangun tata niaga hasil bumi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Salah satu usaha menuju ke arah itu adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu institusi milik desa. Sebagai lembaga usaha milik desa, BUMDes nantinya akan berperan sebagai pembeli hasil-hasil bumi masyarakat desa dengan cara yang lebih adil dan harga yang cukup baik, serta bisa menyuplai kebutuhan pokok masyarakat desa dengan harga yang bersaing.

Untuk itu BUMDes perlu memiliki kekuatan modal dan jaringan perdagangan yang yang baik. Saya berpikir semua itu bisa didapat dengan dukungan dari pemerintah kabupaten dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes dalam beberapa hal:

1. Memberikan jaminan kepada bank agar desa mendapatkan pinjaman dari bank untuk dijadikan modal kerja BUMDes yang dibutuhkan untuk memulai usahanya. Untuk itu pemerintah kabupaten akan mendapatkan bagian kepemilikan BUMDes yang dapat mengontrol manajemennya.
2. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga bisa memberdayakan lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM) di kecamatan-kecamatan sebagai mitra BUMDes. Saat ini di Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ada program dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, yang dananya bisa disalurkan melalui LKM-LKM seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil), yang kemudian memberikan pinjaman modal kepada BUMDes. Penyaluran modal melalui BMT yang bukan institusi pemerintah diharapkan bisa efektif karena mereka akan dievaluasi dengan ketat sehingga harus bekerja secara profesional.
3. Perusahaan Daerah bisa difungsikan sebagai orang tua asuh BUMDes dengan membantu pemasaran hasil-hasil bumi yang dikumpulkan oleh BUMDes dan juga memasok barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih baik dibandingkan dengan harga barang di desa saat ini.

Ketiga hal di atas merupakan ide awal yang saya pikirkan dalam membentuk BUMDes. Dalam diskusi dengan para pejabat di Kabupaten Halmahera Selatan ada juga masukan untuk memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang saat ini sudah eksis di desa-desa sebagai induk BUMDes yang akan dibentuk. Insya Allah wacana pembentukan BUMDes akan terus saya kembangkan dan kongkritkan sebagai sebuah kebijakan yang nyata untuk menggerakkan perekonomian desa bersama ADD dan perbantuan pengelolaan dana-dana sosial ke desa. Saya tunggu juga ide-ide Anda!

Bagaimana pak Bupati?apakah sudah terealisasi ide yang bagus ini,kami dari HasilBumi Online sedang berputar-putar mencari tahu tentang realisasi ide ini,namun kami sangat kesulitan,apakah pak Bupati dapat menjelaskan perkembangannya dengan menuliskan kembali di Blog,harapan bagi kita semua adalah dengan terealisasi Tata Niaga Hasil Bumi di Desa dengan didirikan BUMDes mempercepat kesuksesan para petani rakyat,akhir kata ide inipun dijadikan inspirasi oleh bupati lainnya,benarkah begitu pak bupati?

Salut untuk Pak Bupati Halmahera Selatan !

Salam Nusantara